Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah menjalankan aksi teatrikal berupa pentas ekspresi di depan Gedung Pramuka, Kota Semarang. Aksi ini dijalankan untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Kepada Perempuan (16 HAKTP) yang telah berlangsung selama 19 tahun di Indonesia semenjak pertama diinisiasi oleh Komnas Perempuan.

Kampanye 16 HAKTP ini diadakan tiap tanggal 25 November sampai 10 Desember dengan Women’s Global Leadership Institute (WGLI) sebagai pemrakarsanya pada tahun 1991. Aksi oleh Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah yang berlangsung pada Pekan (4/12) ini mengangkat tema besar “Wujudkan Solidaritas Bersama, Hapuskan Kekerasan dan Diskriminasi kepada Perempuan”.

Adapun pernyataan aksi dalam kampanye 16HAKTP oleh Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah ini bet 10 ribu membawa skor-skor info berupa:

Mengecam semua format kekerasan kepada perempuan, menuntut pemerintah untuk memenuhi keharusan kepada hak asasi manusia secara khusus kepada perempuan.
Kami Jaringan Masyarakat Jawa Tengah bersepakat untuk saling mendukung, dan bersolidaritas untuk segala perempuan, penyintas/korban, dan perempuan pembela HAM.
Lenny Ristiyani, member LRC-KJHAM yang juga ambil komponen dari Jaringan Masyarakat Sipil Jateng dalam aksi ini mengatakan bahwa rangkaian peringatan 16 HAKTP ini telah mulai tancap gas semenjak 26 November lalu dengan rencana doa lintas iman bagi perempuan penyintas serta perempuan penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jikalau rangkaian 16 HAKTP ini mulai dari 25 November, di permulaan kita ada doa lintas iman di tanggal 26 november malam, melibatkan 7 agama, tetapi yang hadir 5 perwakilan agama ada dari katolik, kristen, penghayat kepercayaan, islam, dan satu laginya hindu.”

“Kita sama-sama mendoakan penyintas kekerasan kepada perempuan dan mendoakan perempuan pembela HAM,” jelas Lenny.

Kampanye hal yang demikian dilanjutkan dengan rencana peluncuran dan bedah buku berjudul “Perempuan dan Kesetaraan Hubungan Seksualitas” yang diselenggarakan di Akatara House.

“Kita banyak agendanya, kemarin di Akatara, tempatnya WKRI (Wanita Katolik RI) ada launching dan bedah buku, itu dari sahabat-sahabat gusdurian yang menyelenggarakan,” ungkap Lenny.

Aksi di muka massa yang juga bertepatan dengan kesibukan Car Dipungut Day (CFD) di zona Simpang Lima – Pleburan ini membawakan parade ekspresi yang menonjolkan keberagaman dan teatrikal mengenai kekerasan yang dialami perempuan. Aksi ini dihadiri juga oleh kawan difabel Tuli yang menonjolkan ekspresi dan aspirasinya melalui tarian.

“Tadi ada parade ekspresi ada yang melalui kostum, ada juga yang berdansa. Ada sahabat-sahabat disabilitas tuli, padahal ia tuli tetapi ia menonjolkan sekiranya ia dapat berdansa, juga ada ibu-ibu support group (Sekartaji) yang membawakan nyanyian-nyanyian dan puisi seputar pelanggaran HAM dan ekspresi mengenai musik,” jelasnya.

Pada aksi kali ini, kecuali adanya parade ekspresi, kotak surat untuk Gubernur menjadi hal segar baru dari rangkaian kampanye 16 HAKTP ini. Kotak surat ini tidak cuma diisi oleh simpatisan aksi, namun juga disebar ke perempuan-perempuan yang ada di CFD.

“Kotak baru hari ini dan nanti akan kita serahkan ke gubernur. Kotak ini bukan Hanya diisi sahabat-sahabat yang ikut serta serta tetapi kita sebar massa yang ada di CFD ini untuk memperkenalkan surat ke Gubernur,” kata Lenny.

Bagi Lenny dan kawan-kawan Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah, kampanye ini penting untuk mengingatkan bahwa kekerasan kepada perempuan di Jawa Tengah telah betul-betul parah. Untuk itu, Lenny betul-betul menginginkan adanya kerja solidaritas dan kolaboratif dari berjenis-jenis slot garansi 100 pihak untuk mengimplementasikan undang-undang progresif yang ketika ini sudah berlaku.

“Kita ingin mengkampanyekan bahwa kekerasan kepada perempuan ini parah banget di jawa tengah, tetapi nanti untuk data akan launching data sendiri,”

“Kita butuh kerja-kerja solidaritas dan kolaboratif dari berjenis-jenis sektor, bagus dari mahasisswa, pekerja, dari akademisi, dan pemerintah juga. Sebab kan di Jateng sendiri telah ada perda ada pergub seputar pencegahan kekerasan kepada perempuan juga disupport dengan UU TPKS. Jadi bagaimana jawa tengah mengimplementasikan undang-undang bagus tingkat provinsi ataupun nasional,” ungkap Lenny.

Menurut pengalaman Lenny di LRC-KJHAM, selama mengadvokasi kasus kekerasan kepada perempuan, implementasi dari undang-undang progresif yang sudah dilegalkan bagus di tingkat regional ataupun nasional masih belum memenuhi harapan. Dia mengatakan bahwa masih ada aparat penegak undang-undang yang belum mengimplementasikan undang-undang hal yang demikian sebagaimana mestinya.

“Jikalau implementasi ketika ini sebab belum ada undang-undang bawaan yang ada 5 PP sama 5 Perpres ini jadi sekiranya pengalamannya LRC-KJHAM jadi ada aparat penegak undang-undang yang belum mengimplementasikan. Jadi sesudah UU TPKS ini kita ingin apa? Jangan kaprah telah ada UU TPKS kita telah bebas, telah aman, terbukti masih banyak yang wajib kita kawal termasuk PP dan perpres tadi,” terangnya.

Aksi ini kemudian akan diteruskan pada Jumat (9/12) dengan rencana pembicaraan slot bet kecil mengenai buruh migran dan ditutup pada puncak 16 HAKTP pada Sabtu (10/12).

“Tanggal 9 nanti ada pembicaraan mengenai buruh migran dari sahabat-sahabat SBMI, bareng sahabat-sahabat LBH semarang dan akan ditutup di hari HAM Internasional di tanggal 10,” tutup Lenny.